WHAT'S NEW?
Loading...

Resolusi Rohingya Ditolak AIPA, Legislator Indonesia Usulkan Pemerintah Keluar dari ASEAN

LIGAUTAMA, JAKARTA - Delegasi Indonesia dalam sidang Umum ke-38 Parlemen se-Asia tau ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) di Filipina menyesalkan sikap sejumlah negara yang menolak membahas krisis Rohingnya.

Salah seorang anggota delegasi Indonesia Abdul Kadir Karding meminta pemerintah meninjau ulang posisi Indonesia Di ASEAN. PORTAL JUDI ONLINE



Kalau ASEAN tidak bersikap terhadap kekerasan yang dialami etnis rohingnya maka ada baiknya kita usulkan pemerintah tidak perlu ikut ASEAN lagi, kata karding dalam keteragan tertulis.

Legislator dari Fraksi partai kebangkitan Bangsa ini mengatakan krisis rohingnya merupakan revolusi penting yang di sampaikan delegsi Indonesia sejak sidang AIPA dibuka pada sabtu.

Namun resolusi ini ditolak oleh Nyanmar dan sejumlah negara penyelesaian atas persoalan mereka tidak perlu dicampuri negara lain. JADWAL BOLA

Berbeda dengan Nyanmar, Indonesia menganggap persoalan Rohingnya ada persoalan kemanusian yang berkaitan dengan amanat kemerdekaan serta prinsip politik kemanusia yang dianut ASEAN.

Kami Ingin ASEAN ikut bersuara dan bersikap membela Rohingnya. Karena ASEAN didirikan di atas prinsip kemanusian dan menetang penindasan, ujar Karding.

Sekretaris Jendral DPP PKB ini menyatakan resolusi Rohingnya yang diinisiasi Indonesia terdiri dari lima poin. BERITA BOLA




Pertama, meminta semua pihak yang bertikai untuk menahan diri dari menggunakan cara-cara kekerasan dan meminta AIPA untuk membantu mencari solusi terbaik dalam waktu sesingkat singkatnya. EURO 2016

Kedua, meminta pemerintah dan parlemen Myanmar untuk mempercepat proses rekonsiliasi dan mengembalikan stabilitas keamanan di negaranya.

Ketiga, meminta Myanmar untuk membuka akses bagi bantuan kemanusiaan.

Keempat, meminta Myanmar untuk tetap menjaga prinsip-prinsip perlindugan masyarakat sipil sesuai yang termaktub dalam International Humanitarian Law dalam melindungi masyarakat Sipil di situasi konflik terutama melindungi anak-anak dan perempuan dari kekerasan seksual.

Kelima, meminta Myanmar untuk mengimplementasikan rekomendasi UN Commission on Rakhine State.

Kami juga meminta Myanmar mengomunikasikan situasi sebenarnya di lapngan kepada pihak-pihak di luar mereka. CASINO ONLINE





0 komentar:

Posting Komentar